Minggu, 08 Mei 2011

JK Pernah Tolak Beli Pesawat MA 60

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pernah menolak rencana pembelian pesawat MA 60 dari China. Pasalnya, pesawat tersebut dinilai tidak laik dan tak memenuhi sertifikasi dari instansi yang berwenang.

“Saat saya menjabat sebagai wapres, saya pernah menolak rencana pembelian pesawat dari China itu. Pembelian itu seharusnya dibatalkan. Pesawat itu kan tidak loslos sertifikasi Federal Aviation Administration atau FAA,” ujar JK di Semarang Jakarta, Minggu (8/5/2011).

JK bahkan menegaskan, dirinya bukan hanya menyarankan untuk membatalkan pembelian pesawat itu, namun menolak dengan tegas rencana itu. “Sebuah pesawat itu haruslah mempunyai syarat-syarat bila ingin dibeli oleh para penggunanya, pesawat itu tidak ada track recordnya. Walau memang kita menghargai hasil produksi China itu,” kata JK.

Namun JK tidak ingin menyalahkan begitu saja kepada produsen pesawat MA60, Xian Aircraft. Karena menurutnya memang kecelakaan pesawat itu dapat disebabkan oleh banyak hal.

“Kecelakaan bisa saja terjadi dan akibatnya bisa macam macam. Tapi yang harus diperhatikan adalah kelayakan pesawat itu, bagaimana dengan kondisi barang itu saat akan dibeli,” ujar JK.

Pembelian sebuah pesawat terbang khususnya pesawat terbang komersil haruslah dilakukan dengan banyak pertimbangan. Terutama pertimbangan kondisi wilayah Indonesia yang penuh dengan daerah perairan maka pembelian pesawat harus benar benar diperhitungkan.

”Banyaknya penerbangan antar pulau dan di atas laut, maka sebuah pesawat haruslah tangguh. Ini pesawat tidak tahu gimana sejarahnya atau track recordnya,’ tegas JK.

Bila memang terpaksa menggunakan pesawat itu, seharusnya ada perjanjian dengan produsen pesawat di China untuk menempatkan perwakilannya di sini  untuk melakukan pemeliharaan.

“Saya waktu itu di Beijing dan bertemu langsung dengan dengan petinggi perushaan di mana pesawat itu dibuat. Di sana saya sudah bilang kepada mereka untuk membuat pusat pemeliharaan pesawat yang akan dibeli. Ini dilakukan untuk menegaskan bahwa mereka haruslah bertanggung jawab dengan produk mereka,” ungkap JK.

0 komentar:

Posting Komentar